CIANJUR – Polemik pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, yang menyeret nama Bank Mandiri memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Onnie Soerono Sandi, meminta bank memberikan penjelasan terbuka agar polemik tersebut tidak menggerus kepercayaan publik terhadap perbankan.
Di media sosial, beredar pula unggahan yang memperlihatkan aksi pemotongan kartu ATM Bank Mandiri sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemblokiran rekening tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Onnie Soerono Sandi, menilai pemblokiran rekening nasabah tanpa pemberitahuan dapat menjadi preseden buruk apabila tidak didasarkan pada mekanisme dan kewenangan yang jelas.
Menurut Onnie, pemblokiran rekening dapat dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH) sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika tidak terdapat permintaan dari pihak yang berwenang, proses tersebut harus memiliki dasar yang jelas.
“Kalau APH meminta kepada bank, itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada permintaan dari APH, tidak boleh, karena undang-undangnya mengatur seperti itu,” ujarnya, Selasa (25/8/2026)
Ia juga menyayangkan polemik tersebut karena perbankan merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.
“Bank itu kan bisnis kepercayaan. Jangan sampai tindakannya mencederai tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank itu sendiri,” katanya.
Onnie menilai Bank Mandiri perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pemblokiran rekening yang menjadi sorotan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Harusnya segera memberikan alasan kalau memang terjadi pemblokiran itu,” ujarnya.
Menurutnya, hingga saat ini dirinya belum berkomunikasi dengan pihak Bank Mandiri wilayah Jawa Barat terkait polemik tersebut.
Onnie juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat menyikapi isu tersebut secara bijak dan menahan diri sebelum ada penjelasan resmi.
“Berita ini masih simpang siur, belum ada kejelasan. Sebaiknya masyarakat bisa meredam, bijaksana dalam bermedia sosial dan menahan diri,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat sebaiknya menunggu informasi resmi dari pihak terkait dan tidak melakukan tindakan yang justru dapat memperkeruh situasi