CIANJUR – Setelah membentuk forum di 32 kecamatan, pengurus BUMDes se-Kabupaten Cianjur kini menghimpun kekuatan melalui forum tingkat kabupaten. Wadah ini diharapkan memperkuat pendampingan, pertukaran informasi, dan pengembangan potensi usaha desa, Kamis (29/10/2026).
Pembentukan Forum BUMDes Kabupaten Cianjur berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur.
Ketua Forum BUMDes Kabupaten Cianjur, Adi Suratman, mengatakan pembentukan forum tersebut merupakan tindak lanjut konsolidasi pengurus BUMDes di 32 kecamatan.
Menurutnya, forum kabupaten dapat menghimpun kekuatan pengurus BUMDes sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
“Persoalan BUMDes cukup banyak, terutama terkait administrasi. Mereka membutuhkan pendampingan dan advokasi, termasuk untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengelola usaha,” kata Adi.
Ia menjelaskan, forum juga akan memetakan potensi dan peluang usaha setiap desa. Pengurus BUMDes dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama untuk mengembangkan unit usaha masing-masing.
Adi menegaskan, BUMDes perlu membangun kemandirian usaha agar tidak selalu bergantung pada anggaran pemerintah, termasuk ketika desa menghadapi keterbatasan anggaran.
“BUMDes tidak harus bergantung pada anggaran pemerintah jika mampu membaca potensi dan peluang usaha. Dengan berhimpun, kita bisa membangun kemandirian bersama,” ujarnya.
Selain pengembangan usaha, forum juga ingin meluruskan anggapan bahwa BUMDes merupakan badan usaha milik kepala desa atau lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah desa.
Adi menilai pemahaman tersebut perlu diperbaiki melalui pendampingan dan sosialisasi regulasi kepada pengurus serta pemangku kepentingan di tingkat desa.
Forum juga berencana mendorong pola rekrutmen pengelola BUMDes yang profesional dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mencegah praktik penempatan pengurus berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan dengan pihak tertentu.
“Kami ingin pola rekrutmen direktur BUMDes ke depan berjalan profesional, melalui tahapan yang jelas, dan bebas dari kepentingan titipan. Pengelolanya harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Adi menambahkan, forum akan menjajaki rekomendasi terkait standar rekrutmen bersama DPRD dan pihak terkait. Namun, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai regulasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaannya.
Terkait keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Adi menilai kedua lembaga dapat saling melengkapi jika menjalankan fungsi masing-masing sesuai regulasi.
Ia menyebut BUMDes memiliki ruang pengembangan usaha yang beragam. Karena itu, keberadaan koperasi seharusnya menjadi peluang kemitraan, bukan semata-mata pesaing.
“Keberadaan koperasi bisa menjadi mitra strategis. Kita perlu melihat peluang kerja sama dan membangun kolaborasi untuk mengembangkan potensi desa,” katanya.
Adi juga mencontohkan kegiatan Cipanas Business and Culture Expo 2026 yang digagas di Kecamatan Cipanas. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha, pemangku kepentingan, serta pelaku seni dan budaya.
Ia berharap konsep serupa dapat diterapkan di kecamatan lain untuk memperluas promosi produk lokal dan membuka peluang kerja sama antarpelaku usaha.
Sementara itu, Sekretaris DPMD Kabupaten Cianjur, Latip Ridwan, mengapresiasi pembentukan forum tersebut. Ia menilai forum dapat menjadi mitra dalam pengawasan, pembinaan, dan pengembangan bisnis BUMDes.
Latip mengatakan, DPRD dapat berkolaborasi dengan forum untuk menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pengurus, termasuk pelatihan atau jambore yang melibatkan narasumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Menurutnya, penguatan kapasitas penting agar pengurus mampu mengembangkan usaha sesuai perkembangan zaman. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk desa.
“BUMDes harus berpikir bagaimana membawa pasar ke rumah melalui pemanfaatan teknologi. Dengan pemasaran daring, produk lokal bisa menjangkau konsumen lebih luas,” ujarnya.
Latip menambahkan, kolaborasi antara forum, pemerintah, DPRD, dan media dapat membantu memperkenalkan kegiatan serta produk unggulan BUMDes kepada masyarakat.
Melalui forum tersebut, ia berharap pengurus BUMDes semakin solid, mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian desa.(dm)