CIANJUR – Setelah membentuk forum di 32 kecamatan, pengurus BUMDes se-Kabupaten Cianjur kini menghimpun kekuatan melalui forum tingkat kabupaten. Wadah ini diharapkan memperkuat pendampingan, pertukaran informasi, dan pengembangan potensi usaha desa, Kamis (29/10/2026).
Pembentukan Forum BUMDes Kabupaten Cianjur berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur.
Ketua Forum BUMDes Kabupaten Cianjur, Adi Suratman, mengatakan pembentukan forum tersebut merupakan tindak lanjut konsolidasi pengurus BUMDes di 32 kecamatan.
Menurutnya, forum kabupaten dapat menghimpun kekuatan pengurus BUMDes sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
“Persoalan BUMDes cukup banyak, terutama terkait administrasi. Mereka membutuhkan pendampingan dan advokasi, termasuk untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengelola usaha,” kata Adi.
Ia menjelaskan, forum juga akan memetakan potensi dan peluang usaha setiap desa. Pengurus BUMDes dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama untuk mengembangkan unit usaha masing-masing.
Adi menegaskan, BUMDes perlu membangun kemandirian usaha agar tidak selalu bergantung pada anggaran pemerintah, termasuk ketika desa menghadapi keterbatasan anggaran.
“BUMDes tidak harus bergantung pada anggaran pemerintah jika mampu membaca potensi dan peluang usaha. Dengan berhimpun, kita bisa membangun kemandirian bersama,” ujarnya.
Selain pengembangan usaha, forum juga ingin meluruskan anggapan bahwa BUMDes merupakan badan usaha milik kepala desa atau lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah desa.
Adi menilai pemahaman tersebut perlu diperbaiki melalui pendampingan dan sosialisasi regulasi kepada pengurus serta pemangku kepentingan di tingkat desa.
Forum juga berencana mendorong pola rekrutmen pengelola BUMDes yang profesional dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mencegah praktik penempatan pengurus berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan dengan pihak tertentu.
“Kami ingin pola rekrutmen direktur BUMDes ke depan berjalan profesional, melalui tahapan yang jelas, dan bebas dari kepentingan titipan. Pengelolanya harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
