CIANJUR – Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Cianjur mendorong penguatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kelembagaan KIPP ke kantor Bawaslu Cianjur, Selasa (2/11/2026). Pertemuan itu membahas upaya memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Cianjur.
Ketua KIPP Kabupaten Cianjur, An-An Hasanah, mengatakan demokrasi tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika tahapan pemilihan umum berlangsung.
Menurutnya, masyarakat dan organisasi sipil perlu terus merawat demokrasi melalui pengawasan serta pendidikan politik secara berkelanjutan.
“Silaturahmi ini bukan sekadar kunjungan kelembagaan, tetapi menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi antara KIPP dan Bawaslu dalam mengawal kualitas demokrasi di Kabupaten Cianjur,” ujar An-An.
Ia menilai, pengawasan demokrasi tidak bisa hanya mengandalkan lembaga penyelenggara pemilu. Keterlibatan masyarakat sipil juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Karena itu, KIPP ingin berkontribusi melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan kesadaran kritis masyarakat.
An-An juga menyoroti sejumlah tantangan demokrasi di Cianjur, mulai dari politik uang, netralitas aparatur, hingga rendahnya literasi politik masyarakat.
