Pengajuan itu dilakukan melalui koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Ruhli berharap pemerintah pusat dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengangkatan tenaga pendidik berstatus paruh waktu maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Bagaimanapun tiap tahun Disdikpora Kabupaten Cianjur tentu akan kekurangan guru, terutama dengan memasuki kawan-kawan yang purna bakti,” ujarnya.
Terkait kemungkinan redistribusi dari sekolah yang kelebihan guru, Ruhli mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan. Namun, berdasarkan Dapodik, belum terdapat sekolah yang mengalami kelebihan guru secara signifikan.
Meski demikian, Disdikpora tetap menyiapkan redistribusi guru dari wilayah utara menuju wilayah selatan.
“Bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk pemenuhan kebutuhan pendidik yang ada di bagian Selatan,” katanya.
Ruhli memastikan kekurangan guru tersebut sejauh ini belum mengganggu kegiatan belajar mengajar. Seluruh satuan pendidikan jenjang SD dan SMP masih menjalankan kegiatan pembelajaran.
“Untuk sampai saat ini alhamdulillah kegiatan belajar di semua satuan pendidikan, baik jenjang SD maupun SMP, masih berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Disdikpora juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan meski terdapat kekurangan guru.
Menurut Ruhli, kebijakan pemenuhan dan redistribusi guru menjadi kewenangan Disdikpora. Orang tua dan wali murid diharapkan tetap memastikan anak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.
“Yang terpenting, bagaimana kegiatan belajar dan mengajar itu terlaksana di seluruh satuan pendidikan,” pungkasnya.(Red)
